Derita Warga di Sekitar Proyek Panas Bumi

Anak-anak di TK Pusparini, Desa Kalianyar, Bondowoso, Jawa Timur, punya istilah sendiri untuk aroma yang sering menyergap kampung mereka: 'bau pengeboran'. Sebutan itu muncul sejak pengeboran sumur eksplorasi panas bumi dimulai pada April 2020. Kini, bau menyengat itu sudah jadi bagian hidup warga yang rumahnya dekat dengan proyek.

Tim kami mengunjungi Kalianyar pada April lalu. Bau itu kembali muncul setelah hujan reda. Aromanya seperti campuran gas bocor dan telur busuk. Kadang bau itu bertahan hingga dua puluh menit sebelum hilang perlahan.

Bau Gas dan Gangguan Kesehatan

Bau tersebut berasal dari hidrogen sulfida (H?S) dan belerang yang dilepaskan PLTP Ijen Blawan. Pembangkit yang mulai beroperasi pada 7 Februari 2025 itu berdiri tak jauh dari permukiman. Pipa-pipa uap panas membentang di atas lahan pertanian warga, dan beberapa rumah hanya berjarak kurang dari 100 meter dari fasilitas operasional.

Namun, persoalan tak berhenti pada bau. Warga mengeluhkan sumber air yang berubah, gangguan kesehatan, hingga hasil pertanian yang menurun. Keluhan serupa juga kami temukan di dua wilayah lain: Mandailing Natal, Sumatera Utara, dan Mataloko, Ngada, Nusa Tenggara Timur.

Ambisi Energi vs. Realitas Warga

Indonesia menargetkan panas bumi sebagai salah satu sumber energi utama. Dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, kapasitas panas bumi ditargetkan bertambah 5.200 megawatt. Sejumlah proyek bahkan masuk Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Objek Vital Nasional (Obvitnas).

Pemerintah mengklaim eksplorasi dilakukan dengan memperhatikan lingkungan. Muhammad Attar Majid dari Ditjen EBTKE mengatakan regulasi sudah diterbitkan untuk mengelola dampak. Namun, ia mengakui respons masyarakat tidak seragam. 'Banyak yang menolak, ada juga yang menerima karena efeknya,' ujarnya.

Tiga Wilayah, Satu Cerita

Kami menelusuri tiga lokasi dengan karakteristik berbeda. PLTP Ijen dikelola perusahaan patungan Medco Energi dan Ormat Technologies (AS-Israel). PLTP Mandailing Natal 95% sahamnya dimiliki PT Sorik Marapi Geothermal Power (Singapura). Sementara PLTP Mataloko dikelola langsung PLN (BUMN).

Di Ijen, keluhan sudah muncul sejak eksplorasi, namun berita setelah beroperasi masih terbatas. Proyek ini berdiri di atas lahan HGU PTPN dan Perhutani, bukan tanah warga. Status itu memengaruhi relasi masyarakat dengan proyek.

Di Mandailing Natal, PLTP sudah beroperasi sejak 2019 dan beberapa kali mengalami kebocoran gas H?S. Laporan JATAM menyebut paparan gas bisa menyebabkan pingsan, kelumpuhan pernapasan, hingga kematian.

Di Mataloko, PLTP sempat beroperasi pada 2010, lalu berhenti karena penurunan kapasitas uap dan kerusakan mesin. Kini proyek kembali dalam tahap pengembangan.

Dampak Nyata yang Tak Terbantahkan

Warga di tiga wilayah bercerita tentang perubahan sumber air, gangguan kesehatan, dan penurunan hasil pertanian. Mereka juga masih menanti jawaban atas pertanyaan tentang dampak proyek terhadap ruang hidup mereka.

Kami menggunakan panduan Gender Impact Assessment (GIA) dari Oxfam untuk menganalisis dampak, terutama pada perempuan. Namun, karena keterbatasan waktu, analisis tidak dilakukan secara menyeluruh.